BYD Harap Insentif Kendaraan Listrik Berlanjut Hingga 2026

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR, – Pabrikan otomotif asal China, BYD, berharap pemerintah Indonesia memperpanjang insentif kendaraan listrik pada 2026. Dengan kebijakan tersebut, tren positif penjualan kendaraan bebas emisi diharapkan terus meningkat.

"Kami berharap di tahun depan, khususnya dari sisi policy, insentif untuk EV tetap diperpanjang," kata Head of Public and Government Relations BYD Indonesia, Luther Pandjaitan, di Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Perpanjangan insentif ini, menurut Luther, tidak hanya menguntungkan BYD, tetapi juga produsen lain yang memasarkan kendaraan berbasis baterai di Indonesia. Semakin menjamurnya penggunaan kendaraan elektrifikasi di tanah air, banyak manfaat yang akan dirasakan masyarakat, salah satunya adalah berkurangnya polusi.

Manfaat Insentif Bagi Industri

Luther menambahkan, perpanjangan insentif akan memperpanjang tren positif dan meningkatkan penggunaan EV, yang pada akhirnya berkontribusi dalam transisi energi dan pengurangan polusi. Namun, tanpa insentif, BYD khawatir tren positif penjualan kendaraan listrik tidak akan berlanjut.

"Kami mungkin kurang confidence tren ini bisa dapat continuous growth seperti sekarang, bila tidak adanya konsistensi atau perpanjangan yang sama dengan tahun ini," ujarnya.

Penjualan dan Kebijakan Pemerintah

Sejauh ini, BYD telah mencatatkan penjualan yang cukup baik dengan menjual 40.151 unit, meraih market share 5,7 persen dari berbagai model seperti Atto 1, Atto 3, Sealion 7, M6, Seal, hingga Dolphin, yang masih diimpor dari China. Sayangnya, pemerintah telah menegaskan bahwa fasilitas impor CBU EV hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2025, sesuai Peraturan Menteri Investasi 6/2023 jo. 1/2024.

Mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027, produsen diharuskan memenuhi komitmen produksi lokal dengan skema 1:1 sesuai peta jalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara